Aplikasi AI untuk Meningkatkan Bansos dan Ketahanan Pangan Siap Dirilis Agustus
Pemerintah berencana meluncurkan aplikasi AI Atau kecerdasan buatan untuk ketahanan pangan serta jaring pengaman sosial di bulan Agustus. Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dikenal sebagai Komdigi, juga mengupas peluang kolaborasi dengan Uni Emirat Arab seputar teknologi AI.
Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa pendidikan, keamanan pangan, serta peningkatan fasilitas umum merupakan area-area yang menerima prioritas utama dari pihak berwenang.
Sehingga, pemerintah mengembangkan suatu aplikasi kecerdasan buatan. "Keselamatan makanan merupakan prioritas bagi Presiden Prabowo, terlebih lagi pada kondisi geopolitik yang ada sekarang," ungkap Meutya dalam acara teknologi internasional bernama 'Machines Can See 2025' di Dubai, UEA, seperti disampaikan melalui rilis resmi beberapa minggu lalu (23/4).
Platform Yang dimaksud adalah aplikasi IKD alias Identitas Kependudukan Digital. Aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang biasa disingkat sebagai Ditjen Dukcapil.
Direktorat Jenderal Dukcapil bertujuan untuk kurang lebih 10,5 juta keluarga yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan atau disebut juga sebagai KPM PKH harus mengaktifkan aplikasi tersebut pada perangkat mereka.
Meutya Hafid menyerukan penciptaan ekosistem AI yang bertanggung jawab. Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.
"Inisiatif Indonesia melalui dialog BRICS terus membahas masalah-masalah seperti mengurangi jurang digital, mendorong solusi desa pintar, serta melestarikan keamanan data, termasuk pengawasan bencana menggunakan teknologi AI, pertanian cerdas, dan diagnosa kesehatan jarak jauh," katanya.
Pengembangan aplikasi IKD yang didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan elemen penting dalam usaha ini. Tambahan lagi, sejumlah proyek AI dibuat guna membantu penyediaan layanan publik, mencakupi dari mekanisme proteksi sosial, perawatan medis tanpa biaya, sampai dengan penyaluran makanan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.
Dalam sektor infrastruktur digital, pemerintah merencanakan lelang spektrum frekuensi 2,6 dan 3,5 gigahertz, serta meningkatkan kapabilitas jaringan serat optik dan kabel bawah laut. Tujuannya adalah untuk menyambungkan seluruh 17 ribu pulau yang ada di Indonesia.
Di samping itu, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendirikan data center, yang meliputi kota-kota seperti Bandung, Surabaya, serta Papua. "Menciptakan sentra unggul dalam bidang AI di Papua amatlah bermanfaat bagi masyarakat Indonesia," ungkap Meutya. Ia juga menekankan bahwa inklusi merupakan hal esensial saat membicarakan teknologi AI.
Menteri Komdigi Meutya Hafid dengan Menteri AI, Ekonomi Digital, dan Aplikasi Kerja Jarak Jauh UEA Omar Sultan Al Olama juga menggelar pertemuan bilateral di sela-sela forum teknologi global Machines Can See 2025.
Kedua pihak berbicara tentang kesempatan kerjasama nyata dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, terutama di bidang AI Prompting, yaitu keterampilan penting untuk mengendalikan dan mengoptimalkan hasil dari teknologi kecerdasan buatan.
Meutya menggarisbawahi kebutuhan untuk mempersiapkan masyarakat dengan kemampuan teknologi modern sehingga Indonesia bisa berperan secara aktif dan inklusif di dalam jaringan digital dunia.
Langkah sederhana ini memiliki dampak yang luas," kata Meutya setelah pertemuan tersebut. "Saat ini kami merancang masa depan di bidang digital bersama-sama. Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama antar negara demi memperkuat bakat dan etika dalam teknologi.