Wamen Stella: Hadapi AI dengan Literasi, Mendiktisaintek: Kampus Jadikan RI Negara Maju
Menurut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Wamendiktipstek), Stella Christie, untuk berhadapan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/IA), diperlukan pemahaman tentang IA itu sendiri atau kapabilitas dalam menganalisis hasil dari aplikasi IA tersebut.
"Bila kita memiliki pengetahuan tentang kecerdasan buatan atau AI, maka tugas kita adalah mampu menafsirkan setiap informasi yang dihasilkannya dan ini perlu kita terapkan. Bukan berarti kita meninggalkan penggunaan AI, justru sebaliknya," ungkap Wakil Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Stella saat memberikan pidato dalam acara wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas YARSI pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Penguasaan teknologi AI melibatkan kemampuan untuk berfikir secara kritis serta menganalisis dengan cermat ketika menggunakannya. Ini mencakup proses pengecekan ulang atau pemerusan informasi hasil keluaran dari sistem kecerdasan buatan tersebut.
Itu sangat relevan bagi dunia pendidikan saat memasuki zaman di mana AI digunakan secara luas dalam berbagai aspek hidup. Menurut Stella, selain pemahaman tentang AI, dibutuhkan pula keterampilan dari para penggunanya untuk dapat mengambil keputusan serta menentukan pengecualian.
Keterampilan itu diperlukan supaya orang tidak ketinggalan akibat kehadiran AI, karena AI mampu menafsirkan informasi dan menyimpan data dengan efisiensi melebihi kapabilitas manusia.
"Yang sangat penting sekali adalah pemikiran tentang manusianya. Artinya, jika Anda tidak ingin tergantikan AI, Anda harus bisa mengerti sesama manusia," jelasnya.
Dia memberikan contoh, dalam perancangan aplikasi yang menggunakan AI diperlukan juga sudut pandang penggunaannya oleh manusia. AI adalah alat bukanlah faktor yang harus menjadi prioritas utama.
Tiga faktor tersebut, sebagaimana dijelaskan, diperlukan oleh institusi pendidikan tinggi yang bertugas sebagai pusat pembentuk sumber daya manusia dengan kemampuan penelitian serta melahirkan tenaga kerja terampil dengan spesialisasi dan fleksibilitas adaptif.
Tata kelola AI
Terpisah, kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan sejumlah tantangan baru di setiap bagian dunia. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyadari bahwa langkah-langkah pengelolaan AI menjadi semakin penting pada masa kini untuk memastikan bahwa pemakaian AI bisa dilaksanakan dengan cara yang aman serta produktif.
"Ini merupakan sesuatu yang baru bagi kita dan menjadi tantangan dalam mengembangkan regulasi terkait dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Karena alasan tersebut, langkah-langkah penatakelolaan AI semakin dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemakaian AI bisa berjalan dengan aman dan Produktif," ungkap Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria beberapa saat yang lalu.
Untuk alasan ini, ia mempertemukan seluruh pemangku kepentingan relevan guna meninjau beberapa perubahan terkini dan mencoba berbagai risiko potensial yang dapat disebabkan oleh teknologi AI di waktu mendatang. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses merumuskan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penggunaan AI yang bakal dirilis pihak berwenang.
"Oleh karena itu, menurut pendapatku, salah satu tujuan kita berkumpul dalam ruangan ini adalah untuk berusaha melakukan brainstorming, memeriksa beberapa perkembangan terakhir, serta menguji risiko-risiko potensial yang mungkin disebabkan oleh kecerdasan buatan," katanya.
Nezar menjelaskan bahwa secara global, banyak negara merasa penting untuk memiliki suatu sistem pengaturan guna mengurangi risiko serta meningkatkan potensi kecerdasan buatan. Salah satu contohnya adalah dukungan yang diberikan oleh 193 negara di seluruh dunia terhadap Rekomendasi Unesco tentang Etika Kecerdasan Buatan, yang dirilis pada tahun 2021.
Nah, dokumen dari UNESCO menggarisbawahi bahwa pembangunan kecerdasan buatan atau AI perlu mempertimbangkan prinsip keselamatan, keseimbangan, hak asasi manusia, serta kelestarian pada tiap tahap sistem AI," katanya. Menurut Nezar, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh UNESCO tersebut menjadi rujukan bagi beberapa negara dalam menyusun kebijakan berkaitan dengan AI, termasuk juga di Indonesia.
Mendiktisaintek dorong kampus jadi pusat inovasi
Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Mendiktipenastek) Brian Yuliarto mendukung partisipasi perguruan tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan dunia dan bertindak sebagai sumber inovasi serta motor penggerak ekonomi wilayah, terutama di area Perbatasan, Luar Negeri, dan tertinggal (PLTN).
"Hidup kita penuh dengan berbagai rintangan besar sekarang ini, mulai dari pergeseran iklim, masalah kesehatan, pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, sampai dinamika politik internasional. Masing-masing negeri wajib punya taktik yang tangguh. Untuk itu, Indonesia mesti menyiapkan diri dengan mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan serta teknologi di institusi pendidikan tingginya," ungkap Menristekdikti dalam siaran pers di Jakarta pada hari Senin.
Menteri Brian mengungkapkan harapan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia dapat bersaing setaraf dengan negara-negara berkembang.
Satu dari indikator terpentingnya, menurut dia, adalah pendapatan per kapita serta kesetaraan dalam pembagian kekayaan.
"Indeks kemajuan teknologi negara berada pada angka 0,6, namun perlu ditingkatkan sampai ke angka 8,4. Agar hal ini tercapai, budaya ilmu pengetahuan serta teknologi mesti tumbuh subur di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ikon pemikirannya, pusat penelitian, dan tempat lahirnya ide-ide baru yang memiliki pengaruh positif secara nyata," katanya.
Mendiktisaintek juga menggarisbawahi kepentingan peranan universitas dalam meningkatkan ekosistem penelitian dan pembangunan.
"Bila penelitian ini dilakukan secara bertahap, pengaruhnya akan sangat signifikan. Kampus seharusnya menjadi wadah di mana para dosen fokus pada aktivitas penelitian, serta hasil karya mereka memberi kontribusi kepada dunia industri dan masyarakat luas. Terlebih lagi bila berhasil menciptakan hak paten. Inilah yang ingin kami dukung melalui Program Kampus Berdaya," jelasnya.
Menteri Brian menekankan pentingnya membuka akses ilmu pengetahuan lebih luas bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang ia usulkan adalah menjadikan perpustakaan kampus sebagai ruang publik.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa mereka mendukung pembuatan perpustakaan kampus yang terbuka bagi publik guna menjadi tujuan menarik yang dapat memperluas edaran pengetahuan.
Kembangkan SDM
Mendiktisaintek sebelumnya menggarisbawahi janji mereka untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang handal bersama dengan mendukung penelitian dan kreativitas terkait energi sesuai dengan tujuan nasional.
"Kemdiktisaintek menjamin bahwa sumber daya manusia yang handal dalam bidang energi akan berkembang, serta penelitian dan inovasi bisa difokuskan dengan baik guna mensupport industri energi saat ini," jelas Mendiktisaintek Brian lewat pernyataan di Jakarta beberapa hari yang lalu.
Menteri Brian menyebut bahwa departemennya berminat dalam pengembangan penelitian di universitas-universitas guna mendukung tujuan energi nasional dengan lebih baik.
Dia pun mengungkapkan bahwa tim bersedia bekerja sama dengan beragam stakeholder guna menjamin tujuan penelitian tersebut tetap tepat sasaran dan memberi dampak yang diinginkan.
Dalam upaya tersebut, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek RI Fauzan Adziman menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menyosialisasikan kebijakan energi nasional.
"Komunikasi publik harus dirancang secara strategis dan terstruktur agar dapat menyampaikan arah kebijakan energi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap daerah," ujarnya.
Fauzan juga menggarisbawahi kepentingan cerita tentang energi yang alamiah, aktual, dan sederhana untuk dimengerti.
Menyikapi masalah tersebut, perwakilan dari Dewan Energi Nasional (DEN), Dinna Nurul Fitria, mengabarkan kemajuan dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Saat ini, dokumen tersebut sudah mencantumkan aspek-aspek berkaitan dengan energi nuklir.
Dia menginginkan partisipasi KemdiktiSaintek dalam menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta kerjasama antar departemen dapat terus diperkuat.
"RPP KEN telah menerima persetujuan prakarsa dari Komisi 12 DPR RI, dan kini tengah diadaptasi sesuai dengan Astacita bersama dengan perhitungan perkembangan ekonomi yang ditargetkan mencapai delapan persen," jelas Dinna Nurul Fitria.